Kaleidoskop Ekonomi Indonesia Selama Tahun 2020
Ilustrasi Kaleidoskop Ekonomi Indonesia Selama Tahun 2020. Sumber gambar: pixabay.com

Kaleidoskop Ekonomi Indonesia Selama Tahun 2020

Pada awal tahun 2020, pemerintah sangat optimis perkembangan dengan pertumbuhan ekonomi dapat bertambah sampai 5,3 %. Prediksi ini bukan tak berdasar. Dengan meredanya eskalasi perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China akan berkemungkinan memberikan dukungan dan pengaruh pada aktivitas export-impor negara Indonesia.

Akan tetapi, kemunculan pandemi COVID-19 di Indonesia untuk pertamanya kali di awal Maret 2020 membuat semua sasaran ekonomi mengalami perubahan. Minusnya APBN yang sebelumnya ditarget sebesar 1,76 %, sekarang dibanderol 6,34 % dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kilas Balik Kejadian Penting Ekonomi Indonesia 2020

Penjelasan yang lebih rinci kami suguhkan dalam kaleidoskop ekonomi Indonesia tahun 2020 di bawah ini:

Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Presiden Jokowi pada akhir Bulan Maret 2020 keluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai bentuk tanggapan pada desakan yang akan terjadi pada keuangan negara.

Beleid itu adalah dasar hukum dalam menangani suatu keadaan kegawatan pada masa wabah (pandemi). Pemerintah secara terpakasa ambil langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya kehancuran akibat pandemi COVID-19 yang lebih besar.

Dengan keberadaan beleid ini, pemerintahan menjadi lebih bebas untuk melebarkan defisit anggaran, dari yang sebelumnya terbatasi cuman maksimum 3 %, sekarang dapat di atas 3 % sampai tahun 2023.

Defisit APBN tahun 2020 ini diprediksi akan capai 6,34 % dari PDB atau melebar ke angka Rp 1.039,2 triliun, dari sebelumnya ditarget Rp 307,2 triliun atau 1,76 % dari PDB.

Perppu No. 1/2020 itu mencakup peraturan bidang keuangan, seperti peluasan wewenang Komite Stabilitas Sektor Keuangan dan ruangan cakupan rapat KSSK; pengokohan wewenang Bank Indonesia, dan pengokohan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi Penjamin Simpanan untuk menghindari resiko yang menimbulkan bahaya terhadap stabilitas sistem keuangan.

Perppu itu selanjutnya ditetapkan jadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Peraturan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 dan/atau Dalam Kerangka Mengatasi Ancaman yang Bisa Merugikan Ekonomi dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Jadi Undang-Undang.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Sebelumnya di awal April, pemerintahan membuat anggaran dana pemulihan perekonomian nasional (Dana PEN). Jumlahnya sekitar Rp 150 triliun, selanjutnya alami rekonsilasi pada pertengahan Mei jadi Rp 405 triliun. Lalu di akhir Bulan Mei direkapitulasi dana untuk pemulihan ekonomi nasional ini menjadi sejumlah Rp 641 triliun.

Bersamaan dengan masalah pandemi COVID-19 yang tinggi, pemerintahan selanjutnya memutuskan dana PEN sekarang ini sejumlah Rp 695,2 triliun.

Peruntukan bujet kesehatan dipersiapkan sejumlah Rp 97,9 triliun, pelindungan sosial Rp 233,69 triliun, sektor kementerian dan instansi dan Pemda Rp 65,97 triliun.

Suport UMKM sejumlah Rp 115,82 triliun, stimulasi usaha Rp 120,6 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp 61,2 triliun.

Indonesia Naik Kelas

Berita positif pada akhirnya tampil di tengah-tengah wabah. Bank Dunia meningkatkan kelas Indonesia dari negara berpenghasilan menengah bawah (lower-middle income country) jadi negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country).

Hal tersebut dikatakan Bank Dunia di situs resminya pada 1 Juli 2020. Instansi internasional itu memandang Gross National Income (GNI) Indonesia alami peningkatan. GNI ialah Produk Domestik Bruto (PDB) ditambahkan penghasilan yang dibayar dari negara lain, semisal bunga dan dividen.

Berdasar situs ofisial Bank Dunia, GNI per kapita Indonesia naik jadi USD 4.050, dari mulanya USD 3.840.

Dengan begitu, sekarang Indonesia sejajar dengan beberapa negara berpenghasilan menengah atas yang lain, seperti Thailand, Malaysia, dan China. GNI per kapita negara Thailand ialah USD 7.260, Malaysia USD 11.200, dan China USD 10.410. Untuk tahun fiskal sekarang ini dan 2021, Bank Dunia meningkatkan tingkat batasan (threshold) GNI per kapita. Untuk negara berpenghasilan rendah (lower penghasilan) GNI per kapitanya ialah kurang dari USD 1.036, naik dari mulanya di bawah USD 1.026.

Resesi Ekonomi

Pada Bulan Juli, Menteri Keuangan Sri Mulyani masih optimis bahwa NKRI tidak akan alami resesi ekonomi tahun ini. Walau beberapa negara tetangga telah umumkan lebih dahulu ada krisis dan Bank Dunia memproyeksi dunia tidak bisa menghindar krisis ini.

Baca juga: Pengaruh dan Dampak Resesi Ekonomi

Waktu itu, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua telah minus 5,32 %, dari kuartal awalnya positif 2,97 %.
Sri Mulyani waktu itu masih percaya diri ekonomi kuartal ketiga akan tumbuh positif yaitu sebesar 0,4 %. Sedang pada kuartal keempat tumbuh sejumlah 3 %.

“Bila ini dapat direalisasikan, pertumbuhan ekonomi kita secara keseluruhan di tahun (2020) akan dapat terus berada pada zone positif. Ekonomi Indonesia dapat tumbuh positif di atas 0 % tahun 2020 ini,” tutur Sri Mulyani waktu temu jurnalis sehabis Rapat Terbatas dengan Presiden, Selasa (28/7).

Tetapi pada 5 November, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan ekonomi kuartal ketiga minus 3,49 %. Pemerintahan juga memandang ekonomi mulai sembuh dan ekonomi diprediksi tumbuh positif di kuartal keempat.

Selang satu bulan selanjutnya, Sri Mulyani kembali lagi membuat revisi prediksinya. Dia memprediksi pertumbuhan ekonomi minus 2,9 % sampai minus 0,9 % di kuartal keempat, dari sebelumnya dapat capai 0 %.

Simak juga: Ciri dan Tanda Negara Terancam Resesi Ekonomi

Peningkatan Angka Pengangguran

Karena wabah corona, angka pengangguran juga melejit pada tahun ini. BPS mendokumentasikan jumlah pengangguran makin bertambah 2,67 juta orang jadi 9,77 juta orang pada Bulan Agustus 2020.

Dari banyaknya orang yang bekerja pada masa itu, 82,02 juta orangnya adalah pekerja penuh. Catatan itu turun 9,46 juta orang dari Agustus 2019. Sementara itu, pekerja separuh waktu dan 1/2 pengangguran naik.

Bagi pekerja separuh waktu naik sampai 4,32 juta orang jadi 33,34 juta orang. Sedang 1/2 penganggur naik 4,83 juta orang dari Agustus 2019 jadi 13,09 juta orang pada Agustus 2020.

Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 naik jadi 7,07 %. Awalnya pada Agustus 2019 cuman 5,23 % dan pada Agustus 2018 sejumlah 5,3 %.

Disamping itu, warga usia kerja yang langsung terimbas pandemi COVID-19 capai 29,12 juta orang. Secara detil, 2,56 juta orang pengangguran disebabkan COVID-19 dan ada sekitar 760 ribu orang bukan angkatan kerja sebab COVID-19.

Sekitar 1,77 juta orang seketika tidak bekerja sebab COVID-19 dan 24,03 juta orang adalah bekerja dengan pengurangan jam kerja sebab COVID-19.

Bermacam Langkah Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan

Pemerintahan memutar otak di tengah-tengah wabah ini untuk memacu penerimaan negara. Bermacam langkah dikerjakan untuk menambahkan uang masuk negara, dimulai dari implementasi pajak digital, bea meterai, sampai peningkatan biaya cukai rokok.

Untuk pajak digital, Sri Mulyani kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % pada perusahaan yang lakukan proses perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia. Sampai sekarang ini, telah ada 46 perusahaan yang dikenai pajak digital itu.

Ketentuan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020, yang disebut ketentuan turunan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Beberapa perusahaan itu penuhi persyaratan untuk dikenai PPN di Indonesia, diantaranya sebab penjualannya di Tanah Air capai Rp 600 juta satu tahun atau Rp 50 juta per bulan.

Seterusnya, pemerintahan meningkatkan bea materai jadi biaya tunggal cuman Rp 10.000 mulai 1 Januari 2021. Tentang hal sekarang ini, bea materai masih berlaku Rp 3.000 dan Rp 6.000.

Peningkatan bea materai itu sehabis DPR RI menetapkan Undang-Undang Bea Meterai pada Selasa (28/9), gantikan beleid bea meterai awalnya dalam UU Nomor 13 Tahun 1985. Dalam ketentuan yang baru, bea meterai akan dikenai pada transaksi bisnis elektronik.

Tetapi hari-hari yang lalu, bea meterai ini menimbulkan masalah. Di sosial media ramai pengenaan bea meterai berlaku di pasar modal pada tiap trade confirmation (TC). Hal itu dipandang memperberat investor dalam negeri.

Menyikapi hal itu, Sri Mulyani pada akhirnya pastikan tiap transaksi bisnis jual-beli saham tidak dikenai bea meterai Rp 10.000. Dalam bursa saham, bea meterai akan dikenai atas verifikasi perdagangan yang disebut dokumen elektronik diedarkan periodik, yakni harian atas keseluruhnya transaksi bisnis jual-beli.

Disamping itu, Sri Mulyani pastikan bea meterai elektronik belum difungsikan pada Januari 2021. Ini disebabkan infrastrukturnya yang belum mampu memberikan dukungan.

Paling akhir, Sri Mulyani meningkatkan biaya cukai rokok untuk 2021 jadi 12,5 %. Tetapi untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) tidak terkena imbas peningkatan. Keputusan ini akan mulai diberlakukan pada 1 Februari 2020.

Nah, itu tadi Kaleidoskop Ekonomi Indonesia Selama Tahun 2020 atau kilas balik kejadian-kejadian yang penting pada ekonomi Indonesia. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian.

Sumber: kumparan.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *